Kinerja Jongkok, Miskin Ide, Minim Kreatifitas, Tidak Inovatif “Copot” Oknum Kadisdiknas Provinsi Sulut

Sulut – sinarrayanews.com

Desakan sejumlah komponen masyarakat yang disuarakan lewat awak media sinarrayanews.com kepada Gubernur Olly Dondokambey untuk mencopot Grace Punuh dari posisinya sebagai orang nomor satu dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dinilai cukup beralasan bila melihat kinerja, latar- belakang dan rekam jejak yang bersangkutan menunjukan sebagai pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bukan seorang birokrat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan, tandas DR. Max Rembang, MSi

Lebih dari itu Punuh sebagai seorang Kepala Dinas pendidikan yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang pendidikan termasuk sosok pejabat yang miskin ide, minim kreatifitas, tidak Inovatif dengan kinerja jongkok, menjadi persoalan tersendiri buat seorang Grace Punuh dalam ‘mengawaki’ Institusi yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana bunyi amanat pembukaan UUD 1945.

Desakan mundur yang disuarakan sejumlah pihak ternasuk yang digaungkan oleh seorang Max Rembang, pengamat pendidikan lebih dikarenakan pada persoalan kualitas pendidikan yang meluncur bebas, terpuruk pada angka yang benar-benar bontot menggambarkankan ketidak-mampuam oknum Kadis Diknas Grace Punuh mengarsiteki dunia pendidikan menjadi lebih maju, berkembang dan bermutu jadi sebaliknya, berbanding lurus dengan predikat yang tersemat sebagai salah-satu Propinsi dengan standart kelulusan dan mutu pendidikan terbilang jauh dibawah standar mutu pendidikan Nasional dan, satu-satunya pejabat yang harus bertanggungjawab terhadap keterpurukan kualitas dunia pendidikan yang terjungkal pada urutan nomor buncit tapi juga berkewajiban memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat atas prestasi buruk yang disematkan pemerintah terhadap dunia pendidikan Sulawesi Utara.” desak Max Rembang tokoh pendidikan Sulut

Sementara berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan Pemerintah terkait capaian nilai kelulusan ujian akhir sekolah tahun 2018-2019 tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan bertengger pada nomor urut paling buncit alias nomor sepatu tidak hanya membuat masyarakat, tokoh, praktisi pendidikan, pemerhati dan pengamat pendidikan angkat bicara terkait capaian kinerja oknum Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dinilai tak memenuhi ekspektasi publik yang berharap dunia pendidikan Tanah Toar Lumimuut ini terus mengukir prestasi dan membanggakan buat masyarakat Nyiur Melambai tapi akhirnya, harapan tinggal harapan, masyarakat harus menelan pil pahit dan menerima tamparan memalukan atas ketidak-mampuan seorang Grace Punuh dalam menahkodai dinas yang membawahi ribuan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan yang tersebar di empat belas Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.

Tapi apa mau dikata ‘Nasi Telah menjadi Bubur’ tak ada yang perlu disesali, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, Grace Punuh harus bertanggung jawab terhadap melorotnya nilai kelulusan.Jika di analogikan dunia pendidikan yang lagi sekarat ini sangat bersesuain dengan kata bijak ‘Tidak salah Bunda Mengandung Buruk Suratan Tangan Sendiri’ mana mungkin seorang guru bidang study bahasa Indonesia dipaksakan harus mengajar bidang study lain semisal, bidang study matematika yang tidak sesuai kompetensi dan atau prinsip ke-ilmuan yang dimilikinya kan amburadul jadinya,” tandas sumber sementara, filosofi The Right Man On The Right Place dikesampingkan dan tidak lagi menjadi barometer dalam pengangkatan seorang pejabat ditempat yang tepat oleh pemangku kekuasaan dan pengambil kebijakan sehingga tak mengherankan kalau ada sementara Kadis/Kaban mengoleksi kinerja jongkok, minim prestasi.

Sumber juga mengingatkan Gubernur dalam hal penentuan nanti siapa yang akan menggantikan Grace Punuh sebagai Kadis Pendidikan Propinsi Sulut bukan lagi pada persoalan like and dislike, suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat, penjilat atau tidak, kerabat, sobat atau kenalan dan atau keluarga dekat. Dinas pendidikan merupakan salah-satu institusi Negara yang sangat vital bagi bangsa ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menelorkan gerasi cerdas, berakal-budi unggul dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Technologi diharapkan selektif, kemampuan intelektualnya harus benar-benar berbobot, cakap dalam memimpin (leadership) bijak dalam mengambil keputusan.

Harapan ini tidak dalam arti melakukan intervensi terhadap hak dan kewenangan kepala daerah dalam pengangkatan seorang pejabat diposisi tertentu namun demikian untuk hal tersebut haruslah dipertimbangkan secara matang dan saksama agar kemudian tidak akan terjebak pada keputusan yang membuat malu diri-sendiri. Oleh sebab tu Pemprov. Sulut patut belajar dan memetik hikmah dari pengalaman pengangkatan seorang Grace Punuh sebagai Kadisdiknas Prov. Sulut yang pada akhirnya menorehkan kinerja buruk dan membuat malu masyarakat Sulawesi Utara yang disebut-sebut gudangnya orang-orang pintar makin mencoreng nama baik dunia pendidikan Sulawesi Utara ironis memang, tapi itulah gambaran utuh dari mantan Kadis Sosial Propinsi Sulut. Semoga prestasi buruk yang dikoleksi Punuh tidak terulang kembali dikemudian hari,” ujar sumber.

Sementara itu berbicara hal didik-mendidik bukanlah tugas atau pekerjaan ringan dan tanggung jawab sepeleh bagi seorang guru, dibutuhkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan khusus dalam mengemban amanat sebagai seorang pendidik, mereka juga harus dibekali oleh kemampuan improvisasi dalam berprakarsa menanamkan ide-ide dan pemikiran genius dan brilyant kepada para anak didik. Demikian pula halnya dengan pejabat yang akan diberi tanggung jawab mengayomi, mengatur menata, membawah dan memajukan mutu pendidikan menjadi berkualitas diharapkan, berada pada tangan yang tepat,” pintah sumber.

Dengan kata lain kemampuan pejabat yang nantinya akan menduduki jabatan orang nomor satu dilingkungan dinas pendidikan nasional Provinsi Sulit minimal memiliki bekal pengetahuan dalam hal didik mendidik siswa atau setidak-tidaknya berangkat dari latar-belakang dengan prinsip ilmu pendidikan Carut-marutnya dunia pendidikan saat ini memerlukan penanganan serius dari pihak pemangku kekuasaan dan pengambil kebijakan sebab apa yang bisa diharap dihilirnya nanti kalau hulunya amburadul. Terkait hal itu sumber menyatakan, tidak ada kata lain buat Grace Punuh selain mundur, jangan menunggu desakan masyarakat atau dicopot,” tandas sumber.

Selanjutnya kata sumber, Gubernur sebagai Pemangku Kekuasaan dan Penentu Kebijakan juga harus bertanggungjawab terhadap anjloknya mutu pendidikan yang disebut jauh dari kata berkualitas berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat, apa yang sesungguhnya terjadi, mengapa demikian dan bagaimana pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Sulut yang dikomandani Grace Punuh, semua itu harus dijelaskan secara terbuka, transparan kepada publik sementara, pihak Legislative tak boleh tinggal diam dan berpangku tangan melihat persoalan yang strategis dan fundamental bagi kelanjutan pendidikan bermutu tapi juga berkualitas untuk kemajuan bangsa,” himbaunya.

Lanjut kata sumber, sebagai sebuah lembaga Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dalam Bidang Pengawasan, Legislasi dan Budgeting semestinya berinisiatif, mengundang dan memanggil Gubernur dalam rangka meminta penjelasan maupun keterangan dari Pemerintah Daerah dan para penyelenggara pendidikan seiring terdegradasinya mutu pendidikan pada rangking tiga puluh dua secara nasional, dalam rangka mengorek tapi juga mengetahui lebih jauh apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa kualitas pendidikan mengalami penurunan sangat tajam untuk tahun ajaran 2018-2019 apa penyebabnya dan siapa bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara tokoh pendidikan itu juga menjelaskan panjang-lebar seputar prasyarat seorang yang akan ditunjuk sebagai kepala dinas pendidikan setidak-tidaknyanya, menguasai persoalan teknis maupun bersifat non teknis seperti kemampuan penguasaan teknicall skill minimal 30% dan selebihnya menguasai managerial skill, leadership, kemampauan interaksi dan komunikasi dua arah, membangun soliditas serta kerja-sama yang baik dengan seluruh perangkat dan segenap jajaran, mem-fungsikan semua sumber-daya yang dimiliki seperti, Bidang/bagian, seksi dan sub bagian dalam menopang kinerja seorang pimpinan SKPD agar dengan demikian seluruh kegiatan maupun program kerja dapat berlangsung sesuai rencana termasuk realisasi anggaran terserap secara keseluruhan,” tandasnya.

Namun hal ini ditengarai tidak berlaku bagi seorang Grace Punuh,” ujar sumber, Punuh diduga lebih percaya dan bertumpuh pada kemampuan seorang staf yang tugas pokok dan fungsi-nya sehari-hari membantu kelancaran tugas-tugas pejabat eselon IV dan pejabat eselon III ketimbang memberdayakan segenap fungsi yang tersedia. Kebijakan tersebut dinilainya terlalu riskan buat seorang pimpinan SKPD dan tidak mustahil mereka memanfaatkan dan atau menyalah-gunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi sementara, langkah tersebut dapat saja menjebak pimpinan pada tindakan dan perbuatan menyimpang semisal korupsi,” ujar-Nya

Hal lain yang juga sempat santer, menyeruak ke publik menyangkut sepak-terjang oknum Kadisdiknas Grace Punuh terkait dugaan “penyimpangan” Dana Karang Taruna semasa menjabat Kadis Sosial Propinsi Sulut tak pernah ditanggapi-Nya, padahal, upaya konfirmasi tberulang-ulang kali dilakukan baik dengan cara menyambangi kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulut tapi tak sekalipun berhasil menemuinya termasuk upaya konfirmasi melalui fasilitas pesan singkat maupun melalui WhatsApp juga tak pernah ditanggapinya, ada apa dengan Punuh, sosok pejabat yang dinilai sering menghindar dari uberan wartawan, tertutup, cenderung tidak transparan dalam hal kebijakan dan pengelolaan dana pendidikan makin menimbulkan swak wasangka buruk terhadapnya padahal, hal kebijakan maupun pengelolaan keuangan dana pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 harus berlangsung Terbuka, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Sementara itu terkait aspirasi serta keinginan warga yang ditujukan kepada Gubermur untuk mencopot Grace Punuh dari jabatannya selain berangkat dari kinerja yang dinilai sangat buruk bukan hal main-main dan dianggap angin lalu dan sepeleh tapi juga tidak hanya menyangkut nama baik pemerintah daerah melainkan terkait dengan sikap kepemimpinan orang nomor satu Sulut dalam menyikapi desakan masyarakat terhadap Punuh berkaitan dengan mutu pendidikan yang terbilang mengalami penurunan sangat tajam di era kepemimpinan OD-SK. Harapan publik agar Gubernur segera mengambil sikap tegas terhadap oknum Kadisdiknas Grace Punuh yang kini menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Utara dan dunia pendidikan secara nasional, menjadi satu-satunya pilihan dan tak dapat ditawar-tawar lagi. OD diminta segera mencopot Punuh dari posisinya sebagai Kadis Pendidikan Nasional Propinsi Sulut,” tambah-Nya

Selanjutnya sumber berharap kepada Gubernur Olly Dondokambey kedepan, pengelolaan dunia pendidikan harus berada pada tangan birokrat yang memenuhi syarat baik dari aspek kepangkatan, pengalaman jabatan (Job Discription)) dan yang berhubungan dengan persoalan Kompetensi, Prestasi, dedikasi dan Loyalitas, berwawasan dan memiliki cakrawala berfikir luas, berbobot, dengan kata lain berkapasitas dan yang sudah sekian lama berkecimpung di dunia pendidikan agar pengelolaan management pendidikan maupun yang terkait dengan pengelolaan teknis pendidikan dapat terselenggara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prosedural, terencana dan sistimatis sehingga pengelolaan dunia pendidikan didalamnya proses belajar-mengajar dapat terus berlangsung tapi juga mendorong serta memotivasi dan merangsang setiap penyelenggara pendidikan agar semakin berprestasi baik tingkat Regional, Nasional maupun dunia Internasional,” paparnya.

Meskipun begitu sumber tak menampik apabila kedepan, pejabat yang nantinya bakal menggantikan posisi Punuh bukan berasal dari latar belakang pendidikan, sekali lagi saya berharap pejabat yang akan ditunjuk menduduki posisi orang nomor satu di institusi tersebut harus berbobot dan berkapasitas serta memiliki komitmen dan kemauan untuk memberdayakan segenap elemen bahkan semua potensi dan sumber daya seoptimal mungkin, bersinergi dengan semua jajaran dan dunia pendidikan pada khususnya termasuk dengan semua pihak yang cocern dan peduli dengan dunia pendidikan saya yakin, siapa pun kepala dinasnya bakal berhasil mengayomi dan membawah dunia pendidikan dengan torehan-torehan prestasi spektakuler,” imbuhnya.

Tapi lagi-lagi sumber mengingatkan Gubernur Olly Dondokambey bahwasanya kemajuan dunia pendidikan tidak hanya berangkat dari persoalan siapa Kadis-nya yang juga dituntut harus memiliki background pendidikan, berwawasan luas dan yang telah sekian lama berkecimpung didunia pendidikan tapi lebih dari pada itu, bagaimana transfer Ilmu Pengetahuan dan technologi (Transfer of Knowlegde and technologi) dapat berlangsung secara berkesinambungan dalam rangka mencetak generasi unggul, menguasai ilmu Pengetahuan dan technologi disatu pihak tapi disisi lain generasi yang beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter serta berbudi luhur, menjadi tujuan dan hakekat pendidikan yang sebenarnya dan oleh karena itu Kepala Dinas Pendidkan Nasional Propisi Sulut harus berada pada tangan orang yang tepat,” tandasnya.

Sementara hal lain yang menjadi sorotannya terkait dengan sumber-daya tenaga pengajar dimana kualitasnya harus terus ditingkatkan termasuk dukungan infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana belajar-mengajar memadai dan representative maupun kucuran dana dari pemerintah harus tepat waktu sebab, bagaimana pun juga proses belajar-mengajar harus tetap berlangsung tanpa mengenal kata berhenti walau, terkadang kebutuhan alat tulis-menulis dan kebutuhan lainnya, yang berkaitan erat dengan proses belajar-mengajar, pihak sekolah sering harus ngutang sana-sini terlebih dahulu agar dinamika dari proses belajar-mengajar tetap berjalan dinamis,”ungkap-Nya

Harapan lainnya juga turut disuarakan buat Pemprov. Sulut agar mau mendengar setiap keinginan, aspirasi maupun pemikiran yang dialamatkan masyarakat kususnya kepada Gubernur yang juga merupakan Gubernur pilihan dan berasal dari rakyat, maka wajib hukumnya Gubernur mendengar, menerima setiap masukan, pemikiran maupun kritikan walaupun mungkin terkadang menyakitkan tapi sebagai seorang pemimpin, apa pun yang disampaikan warga mesti diterima dengan lapang-dada demi kebaikan bersama dan demi untuk kemajauan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya dan khususnya kemajuan pembangunan dunia pendidikan yang kini tengah sekarat karena salah kelolah dan tidak berada pada tangan yang tepat,” tandas sumber.

Dibagian lain sumber mengatakan reposisi status seorang Grace Punuh mendesak untuk dilakukan dengan tetap mengacu dan melihat gambaran kinerja serta prestasinya yang akhir-akhir ini tidak memenuhi harapan publik yang berharap mutu pendidikan semakin berkualitas, berada digarda terdepan seperti sebelum-sebelumnya bagai bertepuk tangan sebelah. Dibagian lain Gubernur diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah pejabat eselon dua yang dinilai dalam hal penyerapan anggaran setiap tahunnya terbilang jongkok termasuk kinerja dan prestasi dari oknum Kadis Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dr. Grace Punuh, M.Kes

Terpisah Max Rembang, pakar pemerintahan dan pengamat politik yang sehari-harinya berkecimpung dalam dunia pendidikan kepada awak sinarrayanews.co menegaskan dunia pendidikan kini telah direcoki oleh permainan dan kepentingan pilitik, warna atau nuansa politik makin kental terasa ketika jubah sekolah yang sebelumnya terdiri dari beragam warna-warni kini sekilas warna jubah sekolah berubah dalam sekejab, didominasi warna gambar partai tertentu termasuk beberapa dinas tapi juga sekelas kantor gubernur ikut berubah warnanya.

Sementara keberhasilan dunia pendidikan harus dilihat secara holistik dengan kata lain tolok-ukurnya seberapa besar jumlah kelulusan untuk setiap tahun ajaran (kuantitatif) dan sejauh mana lembaga pendidikan mampu menelorkan lulusan bermutu tapi juga berkualitas (kualitatif) khususnya dunia pendidikan vokasi, mereka para siswa harus dipersiapkan dan dibekali oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan technologi disesuaikan dengan bidang dan keahliannya masing-masing sehingga outputnya nanti akan menghasilkan tenaga-tenaga terampil, mandiri dan dipihak lain mampu bersaing dalam bidang pekerjaan apa pun dengan bermodalkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki,” tandas DR. Max Rembang, MSi

Untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas Gubernur diminta agar memperhatikan syarat dan ketentuan tentang pengangkatan seorang kepala sekolah termasuk menjadikan lembaga pendidikan bersih dari kepentingan politik. Sementara itu menurutnya pendidikan adalah merupakan elemen yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu dibutuhkan politicalwill pemerintah dan pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjabarkan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 dimana sesungguhnya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Tanggung jawab mana antara lain terkait pengadaan tenaga pengajar yang bermutu dan kemampuannya terus ditingkatkan sehingga menjadi tenaga pengajar yang handal dan berkualitas, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan guna kelancaran proses belajar-mengajar termasuk dukungan dan partisipasi masyarakat secara umum, peran sekolah, guru, murid dan orang tua menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan maupun sasaran pendidikan yang hendak dicapai berdasarkan amanat Undang-undang dapat terwujud,” imbuh-Nya.

Sementara hal lain yang menjadi sorotan DR. Max Rembang, MSi yaitu, terkait banyaknya siswa yang berkeliaran dipusat-pusat pertokoan dan perbelanjaan seperti Mall maupun Swalayan diwaktu jam sekolah maupun diluar jam sekolah yang masih berseragam sekolah harus menjadi perhatian pemerintah setidak-tidaknya, memberdayakan setiap komponen yang tersedia semisal, Polisi Pamong Praja, Kepolisian maupun TNI untuk secara terpadu dan berkesinambungan melakukan razia terhadap para pelajar yang berkeliaran diwaktu jam sekolah dan memberikan pembinaan yang bersifat edukatif agar tidak kembali berkeliaran di jam-jam sekolah sehingga, tidak memunculkan kesan pemerintah melakukan pembiaran pada hal semacam itu tapi disamping itu, razia lebih bermaksud, mencegah tawuran dan/atau perkelahian antar sesama pelajar,” tandas Rembang.(JL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *