Nelayan Matani Satu Minsel, Bakal Gigit Jari Penyaluran Rumah Bantuan Kemen PUPR Bakal Jatuh Ketangan Tak Berhak

Sulut – sinarrayanews.com
Bahwa Pembangunan Rumah khusus nelayan oleh Kementerian PUPR melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Sulawesi Utara di Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan berbandrol Rp. 5,35 milyar, tahun anggaran 2018, sumber dana APBN 2018 ditujukan khusus buat nelayan yang belum memiliki tempat tinggal tetap, akhirnya bakal meradang alias gigit jari.

Impian untuk memperoleh tempat tinggal tetap dan layak huni terbang melayang bagai mimpi disiang bolong, bagaimana tidak, program pembangunan rumah oleh pemerintah pusat dalam rangka membantu nelayan yang tidak mampu diduga rencana penyalurannya tidak sesuai peruntukan, bakal jatuh ketangan yang tidak berhak,” ujar Bertje Rotikan, Direktur Pangawas Teritorial Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) dan kebijakan publik, Propinsi Sulut, kepada awak media intelmedia.co, jumat, 25 Mei 2019

Pembangunan rumah oleh Kementerian PUPR terdiri dari 50 unit rumah tipe 28 tersebut pada akhirnya memunculkan protes sejumlah elemen masyarakat khususnya mereka yang mempertaruhkan hidupnya sebagai nelayan bakal urung dinikmati, kemudian selanjutnya mengadukan nasib mereka kepada tim Investigasi Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) dan kebijakan publik melalui Bettje Rotikan selaku Dirwaster LKPK Sulut., protes tersebut lebih pada keberatan mereka ketika mengetahui adanya dugaan penyerahan secara simbolic kepada 10 orang bakal penerimah rumah bantuan yang dibangun Kementerian PUPR melalui Dinas Perkim Prov. Sulut diduga bakal jatuh ketangan yang tidak berhak.

Berdasarkan informasi yang diterima Dirwaster LKPK Sulut, menyebutkan ada sekitar sepuluh unit rumah bantuan pemerintah pusat bakal ditinggali oleh oknum-oknum yang tidak berhak atas rumah tersebut. Lebih dari itu Rotikan membeberkan tentang daftar penerimah rumah bantuan pemerintah pusat yang ada di Kantor Kepala Desa Matani Satu diduga tercantum nama-nama yang bukan berangkat dari latar-belakang nelayan, ironisnya yang bakal menempati adalah mereka yang punya tempat tinggal tetap tetapi juga memiliki kendaraan roda empat,” jelas Rotikan

Sementara tetkait hal itu tim investigasi beberapa waktu menyambangi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Minahasa selatan Frangky Mamangkey untuk mengkonfirmasi seputar pembangunan rumah bantuan Kementerian PUPR , Mamangkey dalam tanggapannya mengatakan berterima kasih atas peran serta masyarakat khususnya tim investigasi LKPK dalam mengawal dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan dilingkungan Dinas Perkim Kabupaten Minsel serta berjanji akan menyalurkan rumah bantuan dimaksud kepada yang berhak menerima.

Mencermati hal tersebut Rotikan meminta Bupati Tetty Paruntu dalam hal ini, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Minahasa Utara, Frangky Mamangkey agar segera turun tangan menengahi dan menyelesaikan kisruh penyaluran rumah bantuan pemerintah yang dinilai salah sasaran karena diduga tidak sesuai peruntukan, menurutnya persoalan ini harus segera ditangani dan diselesaikan menurut peruntukannya sebab jika tidak ada penyelesaian yang baik, takutnya akan menimbulkan friksi atau gesekan dan pada akhirnya terjadi konflik dari imbas penyerahan secara simbolic bantuan rumah kepada oknum-oknum yang bakal menerimah dan menempati bantuan dimaksud kepada yang tidak berhak,” ujar Rotikan.

Dibagian lain Rotikan berharap Bupati tidak tergesa-gesa menerbitkan surat keputusan atau pun kebijakan tentang penyaluran dan atau penyerahan bantuan rumah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Rotikan meminta sekalian menyarankan Paruntu mengkaji kembali dan melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima bantuan rumah sehingga penyalurannya benar-benar tetarah kepada nelayan yang belum memiliki tempat tinggal tetap atau dengan kata lain bantuan tersebut tersalur pada sasaran yang tepat,” imbuhnya.

Harapan ini menurutnya lebih pada mengingatkan pemerintah kabupaten Minsel dalam hal ini Bupati agar dalam setiap penyaluran bantuan yang akan diarahkan kepada masyarakat tidak mampu, baik bantuan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus tepat sasaran, menutup rapat setiap celah agar tidak dimanfaatkan oknum pejabat baik yang ada dilingkungan Pemda Minsel termasuk pejabat kelurahan dan desa yang secara sengaja memanipulasi nama-nama penerima bantuan diarahkan kepada mereka yang mampu sebagaimana diduga dilakukan oknum Kepala Desa Matani Satu. Menurutnya persoalan ini jika tidak tertangani dengan baik maka, dapat dipastikan penyaluran rumah bantuan pemerintah pusat ini akan berbuntut hukum dan bakal menyeret pihak-pihak yang terlibat didalamnya,” tegas Rotikan. (Johny Lalonsang)

Admin SR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

"Angin Segar Bagi Insan Pers" Bupati Tegal Jamin Berikan Kebebasan Media untuk Berekspresi

Sel Mei 28 , 2019
Sulut – sinarrayanews.com Bahwa Pembangunan Rumah khusus nelayan oleh Kementerian PUPR melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Sulawesi Utara di Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan berbandrol Rp. 5,35 milyar, tahun anggaran 2018, sumber dana APBN 2018 ditujukan khusus buat nelayan yang belum memiliki tempat tinggal tetap, akhirnya bakal […]