Pilwako Manado, Pertaruhan Nama Besar, Harga Diri Dan Kehormatan Partai

 

Manado – sinarrayanews.com

Rivalitas dan atau kontestasi Pemilihan Walikota Manado diprediksi bakal menaikan tensi politik menjadi semakin memanas seiring akan berakhirnya masa jabatan Walikota Manado DR. GSV. Lumentut, SH, MSi, DEA awal tahun 2021. Nama besar, harga diri dan kehormatan partai dipertaruhkan untuk sebuah kemenangan. Sejumlah nama pun mulai ditakar dan masuk dalam hitung-hitungan serta penilaian partai pengusung, sebut saja mulai dari yang disebut ketokohan, keterkenalan, popularitas, trackrecord maupun backround termasuk ketersediaan ‘amunisi’(finansial) ikut menentukan seseorang masuk radar partai untuk diusung sebagai bakal Calon Walikota Manado.

Pemilihan Walikota Manado sejatinya baru akan berlansung akhir tahun 2020 namun sejumlah pemerhati politik, ikut nimbrung dan angkat bicara seputar sosok yang akan bakal tampil memimpin kota manado lima tahun kedepan haruslah mencerminkan sosok negarawan, konsisten dalam menyatakan keberpihakan kepada masyarakat kota manado, tanpa melihat dan membeda-bedakan status, asal-usul, latar-belakang, suku maupun agama dengan kata lain, tak boleh ada sikap yang berbauh diskriminatif dalam hal kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan nasib rakyat termasuk aspek pemerataan pembagian kue pembangunan yang adil dan mearata berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Tidak sebagaimana yang terlihat saat ini, ketimpangan pembangunan berupa sarana-prasarana dan fasilitas publik antara Selatan dan Utara yang nota-bene dihuni mayoritas warga kota manado asal Nusa Utara dan warga kota manado asal gorontalo, denyut pembangunan terkesan jalan ditempat dan tak menunjukan geliat yang berarti. Kawasan utara kota manado lebih tertinggal jauh ketimbang dengan wilayah selatan, Dinamika pembangunan dikawasan tersebut berjalan pesat dan dinamis,” ujar Sasauw, Tokoh Masyarakat Talaud. Kedepan menurut Sasauw hal itu tidak boleh terjadi lagi, keseimbangan dalam hal pemerataan pembangunan menjadi nilai tawar masyarakat kota manado yang menghuni kawasan utara kota manado buat Calon Gubernur dan Calon Walikota,” tandas Sasauw.

Sementara menyinggung ajang suksesi Pilgub dan Pilwako Sasauw berharap siapa pun yang akan terpilih nanti baik sebagai Gubernur maupun Walikota Manado harus memiliki komitmen kuat tapi lebih dari itu setiap calon kepala daerah baik kandidat gubernur dan walikota wajib dan bersedia menuangkan komitmen mereka untuk membangun kota manado tanpa membedakan warna kulit asal-usul dan latar-belakang melalui kontrak politik yang nantinya akan menjadi sebuah kekuatan moral ketika penjabarannya tidak sebagaimana diharapkan maka, masyarakat kota manado memiliki hak menyatakan mosi tidak percaya terhadap Gubernur maupun Walikota karena cenderung diskriminatif dan bertindak tidak adil dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pesta demokrasi dalam rangka pemilihan kepala daerah yang dihelat setiap lima tahun pada hakekatnya hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin bukan, menjadi tujuan. Demokrasi merupakan gambaran bahwa rakyat-lah yang paling berdaulat dalam menentukan arah dan masa depan sebuah bangsa. Kemudian seperti apa dan bagaimana memilih pemimpin itu yang, masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini. Kesadaran masyarakat dalam memahami arti demokrasi yang sesungguhnya memang tak dapat dipungkuri masih sebatas siapa mendapatkan apa dan, apa yang diperoleh menjadi cerminan masyarakat dalam memahami tujuan demokrasi dalam arti yang sebenarnya.

Sementara hal yang tak kalah pentingnya menyangkut kemauan politik dari para kandidat memaknai esensi demokrasi yang menghargai dan menghormati hak politik setiap warga Negara tanpa tekanan, intimidasi, iming-iming duit dan sembako jika, praktek semacam itu masih saja menjadi gaya para kandidat dalam meraih kemenangan maka kedepan akan tidak mengherankan kalau semakin banyak kepala daerah bakal kesandung persoalan hukum karena terlibat korupsi. Itulah sebabnya dalam hal memilih pemimpin harus menggambarkan sosok yang benar-benar mengabdikan diri buat kepentingan rakyat tanpa memanfaatkan jabatan sebagai kesempatan memperkaya diri, membangun dinasti dan melanggengkan kekuasaan.

Seorang calon kepala daerah dituntut memiliki konsep kerja yang antara lain bagaimana memikirkan kehidupan warga menjadi semakin lebih baik dan beranjak sejahtera melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas dan sumber daya manusia, jaminan kesehatan khususnya masyarakat yang kurang dan tidak mampu termasuk ketersedian sarana dan prasarana publik yang memadai dan representative, lingkungan hidup yang terjaga dengan baik dan sosial kemasyarakatan lainnya,” sambung Sasauw

Sementara Walikota terpilih nanti mampu menjaga kerukunan hidup beragama warga kota manando tapi juga bertindak tegas terhadap kelompok apa saja yang coba mengganggu kedamaian dan kerukunan hidup antar umat beragama yang telah tercipta sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan, kaum yang mengusung faham Vundamentalis, radikalisme, kelompok Intolerans yang menebar ujaran kebencian. Jangan memberi ruang, kesempatan dan atau tempat buat kelompok tersebut yang bertujuan mencabik-cabik kedamaian, keutuhan dan ketenteraman warga yang sudah melekat dan mendarah-daging dalam keseharian hidup masyarakat kota manado. Disis lain seorang kepala daerah juga harus menjadi sumber motivasi dan inspirasi, contoh serta teladan dan panutan dalam hal berbuat, berucap dan bertindak,” tambah Sasauw

Dikesempatan yang sama Dia juga mengingatkan buat masyarakat kota manado agar dalam memilih pemimpin wajib mengetahui seluk-beluk yang berkaitan dengan latar-belakang maupun rekam jejak seorang kandidat, dengan kata lain, bersih, tidak pernah terlibat korupsi, kejahatan narkotika dan perbuatan menyimpang lainnya sebab, pengetahuan utuh tentang gambaran seorang calon walikota pada akhirnya akan membuat warga cerdas dalam menentukan pilihan sementara, pilihan hari ini akan sangat menentukan masa depan lima tahun kedepan,” ujar Sasauw, karena itu Sasauw sambil mengingatkan warga agar tidak lagi terpengaruh oleh bujuk-rayu melalui pemberian sesuatu dari kandidat untuk mempengaruhi masyarakat memilih calon tertentu.

Memilih calon kepala daerah semestinya tidak ditakar dari seberapa besar jumlah uang atau sembako atau berbentuk barang lainnya yang mungkin akan diberikan tapi, kalau pun terpaksa, terima uang dan sembakonya jangan pilih orangnya. Dengan kata lain, tidak boleh terbujuk oleh iming-iming duit dan sembako yang terkadang membuat masyarakat terbius oleh pemberian dimaksud padahal pemberian tersebut kenikmatannya hanya sesaat kemudian selanjutnya calon kepala daerah yang terpilih diperjalanan kepemimpinannya tidak memberi sesuatu yang berarti bagi kehidupan masyarakat lalu apa yang dapat dilakukan terhadap pemimpin seperti itu, patutkah menyalahkannya, sementara tanpa disadari, bahwa sesungguhnya harga diri, martabat serta kehormatan ‘warga’ telah tergadaikan oleh segepok uang selanjutnya tidak ada sesuatu yang dibuat untuk rakyatnya.

Sementara pemilihan kepala daerah bukanlah sebagai kesempatan mendapatkan uang atau memanfaatkan momentum Pilkada untuk memperoleh uang dan sembako sebanyak-banyaknya tapi masyarakat harus diberi pengertian serta pemahaman yang benar tentang arti, makna dan esensi demokrasi yang sesungguhnya terkait pemilihan calon kepala daerah dan anggota legislative, kedaulatan rakyat sejatinya tidak dikotori oleh praktek suap-menyuap ‘membeli’ suara rakyat hanya karena dilatar-belakangi oleh ambisi dan hausnya syawat kekuasaan melalui tindakan menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan sementara menghalalkan segala dalam merebut kekuasaan tidak hanya berakibat kepentingan menjadi terabaikan tapi lebih dari itu akan mengakibatkan sang kepala daerah terjerat hukum karena terlibat korupsi,”tambah Sasauw.

Disamping itu menurutnya demokrasi juga sejatinya ada dalam bingkai etika dan moral, bermartabat, elegant, tanpa embel-embel lain yang dapat mempengaruhi sikap politik warga melainkan bagaimana seorang calon kepala daerah mampu menawarkan ide dan gagasan melalui program nyata dan mudah diwujudkan bukan yang ditawarkan pepesan kosong dan yang berbau kebohongan, oleh sebab itu saya berharap siapa saja kandidat walikota berkompetisilah dan bersaing secara sehat sambil tetap mengedepan tata krama, etika dan sopan-santun. Berikan kail kepada masyarakat untuk menjamin masa depan warga menjadi semakin lebih baik dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Jangan lagi ada kandidat yang hanya karena ambisinya kekuasaan melakukan cara-cara instan, belajarlah untuk tidak memberi sesuatu kepada masyarakat yang berbau mahar,”ajak-Nya

Mahar atau yang lazim disebut money politics akan berbuntut panjang, selain kepentingan masyarakat di nomor-duakan ketika berkuasa tapi bagaimana selanjutnya ‘merampok, mencuri dan meraup’ uang rakyat sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan dana yang digelontorkannyasaat tahapan Pilkada berjalan sehingga tak mengherankan kalau ada puluhan kepala daerah jadi penghuni hotel gratis (Prodeo) karena merampo uang rakyat atau suap dan tepatlah ungkapan pepatah tua namun tetap relevan sepanjang masa yang mengatakan tidak salah bunda mengandung, buruk suratan tangan sendiri, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kata bijak ini hendak mengingatkan semua pihak agar dalam memilih pemimpin hal kepribadian, kapasitas dan sepak-terjangnya sudah benar-benar teruji, berbudi-luhur, dermawan dan baik hati menjadi gaya hidup dikesehariannya,” ucap Sasauw.(jhony L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *