SEJUMLAH AKTIVIS TUNTUT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMILU 2019

SINARRAYANEWS.COM  : JEMBER . Sejumlah aktivis di kabupaten jember meminta bawaslu bertindak tegas soal kewajiban PPS untuk mengumunkan salinan formulir C1 dikantor PPS atau kelurahan.

Salah satunya disampaikan oleh ach.widadi pengurus IMM Jawa Timur. Menurutnya bawaslu jangan cuma menerima laporan berdasarkan upload foto melalui HP kemuadian di upload ke bawaslu padahal wujud fisiknya tidak pernah di pajang.

“Oleh karena itu kita minta bawaslu Jatim untuk melakukan investigasi terhadap peemasalahan tsb.ujarnya.selasa (30 april 2019).

Ach.widadi atau pemuda yang akrab di sapa wiwid tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sejak H+1pileg sampai dengan saat sudah berkeliling ke beberapa desa di kabupaten jember dan tidak menemui kalau ada C1 dan DAA di pajang baik dikantor PPS maupun kelurahan.

Masalah ini sangat penting tegas wiwid,karena menyangkut azas transparansi dan akuntabilitas sebagai mana diatur dalam UU no.7 tahun 2017 tentang pemilu, sekaligus kewajiban PPS apabila tidak dilaksanakan ada sangsi pidananya.

Untuk permasalahan ini kita akan lapor ke DKPP karena saya menduga persoalan ini sengaja dilakukan secara terstruktur,sistematis dan masiv untuk tujuan tertentu yang bisa menodai marwah demokrasi yang sedang kita bangun. Jangan sampai transparansi dan akuntabilitas pemilu ternodai oleh ulah oknum-oknum penyelenggara pemilu .tegasnya”(Gus Sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *