Ruislag Abal-abal Eks Pacuan Kuda Dan Eks HGU Buha Bermuara Di Tangan Presiden Dan KPK

Sulut – sinarrayanews.com

Tukar-guling eks pacuan kuda Rano muut Kecamatan Tikala antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dengan PT Duta Dharma Sulut, anak perusahaan pengusaha terkenal Eka Cipta Wijaya berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 tahun 2005 tgl 21 Februari 2005 tentang tukar menukar dan pelepasan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diduga abal-abal, improsedural, tidak sesuai mekanisme dan bertentangan dengan peraturan dan prosedur tukar menukar tanah dan atau bangunan milik Negara/Daerah berpotensi merugikan Negara puluhan milyar rupiah.

Pada hakekatnya tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: a. aspek teknis, antara lain: (1). kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan (2). spesifikasi barang yang dibutuhkan; b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang  milik daerah yang dilepas dan nilai barang  pengganti; c. aspek yuridis, antara lain: (1). tata ruang wilayah dan penataan kota; dan (2). bukti kepemilikan

Tukar menukar tanah dan atau bangunan milik Negara yang dilakukan Pemerintah Propinsi Sulut dengan PT Duta Dharma bukan cuma improsedural dan tidak sesuai mekanisme tapi lebih dari itu menyangkut status kepemilikan yang dimiliki baik Pemprov Sulut hanya berpijak pada dokumen pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Manado terhadap sebidang tanah dengan luas 139.050 M2 sebagaimana dimaksud dan sudah diterbitkan sertipikat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan status Sertipikat Hak Guna Pakai.

Penerbitan sertipikat tersebut, oleh Ahli Waris Agus Waworuntu, SH dinilai tidak sah dan kemudian melaporkan hal itu ke Polda Sulut dengan terlapor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado, PT Duta Dharma Sulut dan Gubernur Sulut dengan laporan nomor ; 227/IV/2013/SULUT/SPKT tanggal 8 April 2013 tentang dugaan pemalsuan dokumen penerbitan surat sertpikat tanah oleh terlapor yaitu, Badan Pertanahan Nasional Kota Manado, PT Duta Dharma Sulut serta Gubernur Sulut, namun sayang laporan Ahli Waris Agus Waworuntu tak pernah ditindak-lanjuti, ada apa dengan Polda Sulut, tanya Waworuntu.

Sementara status tanah yang diklaim oleh PT Duta Dharma Sulut sebagai milik mereka adalah berstatus HGU yang dikontrak oleh PT Chairat namun diperjalanannya kontrak sebagaimana dimaksud tidak berlanjut sehingga dengan demikian tanah yang memiliki luas 250.000 Meter persegi yang terletak dikelurahan Buha disebut Eks HGU putus kontrak sebelum waktu berakhirnya masa kontrak maka dengan demikian tanah tersebut kembali sepenuhnya berstatus tanah milik Negara lalu apa dapat dimungkin aset Negara berupa sebidang tanah ditukar-gulingkan dengan tanah yang juga berstatus tanah Negara pertanyaannya, aturan apa yang digunakan Pemprov Sulut dan mengapa eks HGU Buha telah berpindah-tangan menjadi milik PT Duta Dharma ?

Selanjutnya aturan yang sama juga menyebutkan bahwa proses tukar menukar barang dan atau bangunan milik negara barang  pengganti tukar menukar atau bentuk alternatif lainnya dapat berupa: a. barang  sejenis; dan/atau b. barang  tidak sejenis. Barang  pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa: a. tanah; atau b. tanah dan bangunan. Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa: a. tanah; b. tanah dan bangunan; c. bangunan; dan/atau d. selain tanah dan/atau bangunan. Barang pengganti berupa tanah atau bangunan harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dibagian lain prinsip umum tukar menukar tanah dan atau bangunan milik Negara merupakan salah-satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan c. tidak tersedia dana dalam APBD. Selain itu, tukar menukar ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Selain pertimbangan, tukar menukar dapat dilakukan: a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara; d. Pemerintah Desa; atau e. Swasta. Yang dimaksud dengan swasta adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Sebagaimana diketahui berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki redaksi sinarrayanews.co menyebutkan telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen data’data atas nama Tjiap Po Nio Tan kemudian ganti nama menjadi Paulina Tan dari isteri Soei Kiong Liem adalah cacat formal menggunakan eighemdom verponding 227 oleh pihak Badan Pertanahan Nasional tetapi, pemilik sah dan benar adalah Herman Carl Wawoeruntoe lahir tahun 1781 dan meninggal pada tahun 1854 oleh Mayor Ton Saronsong teregistrasi nomor Persil 415 (HC-Dirk) nomor 331 tanggal 11 Maret 1886.

Berbagai upaya telah dilakukan Agus Waworuntu, SH selaku Ahli Waris dan pemegang kuasa dari saudara-saudara kandungnya untuk mendapatkan kembali tanah milik mereka namun usaha tersebut tak juga kunjung berhasil. Berbagai tembok penghalang acap kali membuat gagal dan selalu gagal namun hal tersebut tak menyurutkan semangat sosok yang akrab disapa Agus, pantang menyerah sebab bagaimana pun juga lahan yang memiliki luas kurang lebih 13 ha adalah milik leluhurnya Almarhum Herman Carl Wawoetoe.

Legalitas dan keabsahan serta status kepemilikan menjadi semakin terang-benderang dikalah lembaga Arsip Nasional menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa eks pacuan kuda dan sekitarnya, mencakup kawasan, Liwas, Perkamil, Perumahan Pemda dan Marco Dhuta adalah milik sah Herman Carl Wawoeruntoe dan pada akhirnya perjuangan yang telah menyedot begitu banyak energi perlahan-lahan namun pasti mulai menunjukan titik terang ketika surat pengaduan nomor, 01/08-18/2018 mampu menerobos Istana Negara dan mampir ditangan Presiden Joko Widodo termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) RI.

Kedua Institusi tersebut misalnya Kementerian Sekertarias Negara melalui suratnya yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Propinsi Sulut untuk segera menindak-lanjuti dan menyelasaikan pengaduan Agus Waworuntu terkait persoalan eks pacuan kuda Rano muut. Sementara KPK meminta Agus Waworuntu selaku pelapor agar segera mungkin menyertakan satu alat bukti sebagai langkah awal bagi Komisi Anti Rasuah untuk menindak-lanjuti sekaligus memproses laporan seorang Agus Waworuntu.

Dengan mampirnya dokumen maupun surat pengaduan/laporan Agus Waworuntu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyiratkan sekaligus warning buat Pemprov. Sulut agar segera menuntaskan persoalan lahan eks pacuan kuda Rano muut dengan pihak PT Sinar Mas selaku induk perusahaan PT Duta Dharma Sulut. Terkait hal tersebut Pemprop Sulut diminta pihak keluarga untuk memfasilitasi sekaligus menjadi faslitator dengan perusahaan dimaksud.

Sebab, jika penyelesaiannya berlarut-larut serta tak memberi kepastian buat keluarga maka, jangan salahkan keluarga jika persoalan ruislag abal-abal dan dugaan kerugian negara atas tukar menukar barang, tanah dan/atau bangunan milik negara yang bertentangan dengan peraturan serta ketentuan tentang prosedur tukar menukar tanah dan/atau bangunan milik negara akan berproses dilembaga Anti Rasuah tersebut dan bakal menyeret sejumlah pihak baik, pejabat atau mantan pejabat Pemprov Sulut dan pihak swasta yang diduga tetlibat proses ruislag eks pacuan kuda Rano muut dengan tanah eks HGU Buha apabila keluarga melengkapi dokumen laporan dengan menyertakan satu alat bukti sebagaimana permintaan KPK dapat dipastikan kasus tersebut segera berlanjut ke tingkat penyidikan. (Johny lalonsang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *