Butuh Special Treatmen Propinsi Nusa Utara Harga Mati

Nusa Utara – sinarrayanews.com

Moratorium pemekaran Kabupaten/Kota dan Propinsi hingga sampai dengan saat ini belum dicabut oleh pemerintah, penghentian sementara pemekaran pemerintah berlikah, lebih pada terbatasnya anggaran pemerintah dalam membiayai anggaran pemekaran dan kebutuhan anggaran buat daerah yang baru dimekarkan dalam rentang waktu tertentu dan hal- hal lain yang berhubungan dengan persyaratan pemekaran sebuah daerah namun, seiring berjalannya waktu, moratorium yang dimaksud pemerintah dinilai cenderung ‘diskriminatif’, mengapa, tanya Nelson Sasauw, tokoh pendiri Musyawarah Masyarakat Talaud (MUKAT) yang di Dideklasikan pada 28 Oktober 1978.

Menurutnya, pemekaran Kalimantan Utara beberapa tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo pada hakekatnya masih dalam fase moratorium tapi oleh karena pertimbangan khusus dan merujuk pada status sebagai daerah perbatasan maka pemerintah menginisiasi pemakaran daerah dimaksud. Sementara daerah lain yang telah terlebih dahulu dimekarkan seperti Propinsi Bangka-Belitung pada waktu dibentuk hanya memiliki tiga daerah otonom tapi karena persoalannya sama dengan Propinsi Kalimantan Utara pemerintah memandang perlu daerah tersebut ditingkatkan menjadi Propinsi demikian juga dengan Propinsi Papua Barat.

Berbeda dengan Propinsi Gorontalo, bukan daerah perbatasan dan tidak ada hal-hal yang sifatnya mendesak (Urgent) lagian hanya memiliki dua daerah otonom namun akhirnya dimekarkan juga. Lalu bagaimana dengan usulan pemekaran Propinsi Nusa Utara yang telah dilayangkan sejak lima belas tahun lalu belum juga mendapat respon dan tanggapan positif dari pemerintah pusat. Sikap pemerintah pusat dapat saja dinilai mencerminkan bentuk ‘diskriminasi’ pemerintah terhadap aspirasi maupun upaya pemekaran Propinsi paling utara dipeta Negara Kesatuan Republik Indonesia padahal menurut Sasauw, situasi dan kondisi serta letak geografis maupun statusnya sama atau, tidak berbeda jauh dengan Kalimantan Utara, Bangka-Belitung dan Papua Barat yang nota-bene berbatasan langsung dengan negara lain,” tandas Sasauw, salah-satu tokoh pelopor perjuangan pemekaran dan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud..

Lalu bagaimana dengan usulan pemekaran Propinsi Nusa Utara yang telah diusulkan sejak belasan tahun lalu, benarkah ada ‘diskriminasi’ didalamnya atau ada pihak-pihak lain yang sengaja menghalang-halangi atau menghambat atau, tidak mengingikan Nusa Utara dimekarkan menjadi sebuah Propinsi baru, terpisah dari Propinsi Sulawesi Utara. Dua kemungkinan tersebut dapat saja menjadi faktor penghambat terbentuknya Propinsi Nusa Utara namun demikian kami tak akan berhenti berjuang meminta sekalian mendesak pemerintah pusat agar segera mewujudkan usulan pemekaran dan pembentukan Propinsi sebagaimana yang kami layangkan kepada pemerintah pusat untuk hidup mandiri dalam sebuah status daerah otonomi baru sebagai Propinsi Kepulauan dan daerah perbatasan.

Lebih lanjut Sasauw mengatakan, usulan pemekaran juga berkaitan erat dengan keputusan pemerintah yang menetapkan Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud sebagai daerah kepulauan dan perbatasan menjadi Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) maka dengan demikian hal peningkatan Suprastruktur maupun Infrastruktur semestinya berbarengan dengan penetapan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat. Dengan kata lain politicalwill pemerintah menjadi sebuah garansi dan harga mati untuk yang namanya Propinsi Nusa Utara bukan lagi menunggu usulan tapi, diusul saja sampai saat ini belum juga ditanggapi apalagi, menunggu politicalwill pemerintah, kapan,” tanya Sasauw padahal, menurut sosok yang getol mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro publik ini mengatakan pada hakekatnya, usulan pemekaran tidak hanya pada tataran mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan pada satu aspek tapi lebih pada sebuah status sebagai daerah kepulauan dan perbatasan dengan setumpuk persoalan,” ucap Sasauw.

Persoalan mana antara lain seperti, Kejahatan Illegal Fishing, penyeludupan orang dan barang, orang yang tidak berkewarganegaraan (Sateless) dan atau dbarang-barang berbahaya semisal, bahan peledak, senjata api, kejahatan transnasional, penyanderaan warga negara Indonesia yang dilakukan kelompok teroris Abu Sayaf sementara, kedua daerah dimaksud berbatasan langsung dengan negara yang terus dilanda konflik dan menjadi sarang atau basis terorisme terbesar di Kawasan Asia Tenggara sekalian merupakan jalur empuk penyeberangan teroris yang dapat ditempuh dalam interval waktu kurang lebih tiga jam saja dengan menggunakan sarana transportasi laut sejenis perahu katinting baik dari Miangas, Marore dan pulau- pulau sekitar dari dan ke, Pulau Balut, Saranggani, Kotabato, Gensang, Mindanau Selatan dan General santos, ketimbang ke Ibukota Propinsi yang menghabiskan waktu perjalanan dua belas jam.

Dan karena faktor jarak itulah masyarakat yang tinggal dan menetap di kedua pulau terluar tersebut lebih memilih berbelanja kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya ke negara tetangga Piliphina dikarenakan jaraknya dekat, irit waktu dengan biaya perjalanan jauh lebih murah termasuk harga kebutuhan pokok seperti, Sandang-Pangan dan Papan juga, terbilang murah. Sementara tuntutan pemekaran berhubungan erat dengan kondisi daerah yang rawan bencana tapi juga merupakan daerah yang kaya dengan potensi sumber-daya kelautan Perikanan disatu sisi dan dipihak lain potensi sumber daya kelautan perikanan yang dicuri dan dikuras oleh nelayan asing melalui armada penangkap yang dilengkapi peralatan canggih termasuk praktek illegal fishing lainnya semisal transaksi dilaut lepas setiap tahun khususnya, wilayah teritorial laut kedua daerah dimaksud diperkirakan mencapai angka kerugian negara kurang lebih 23 Milyar Dolar Amerika Serikat, sebuah angka yang terbilang sangat fantastis ironis, tapi itu faktanya,” ujar Sasauw.

Sementara Kabupaten Sangihe dan Talaud jika dilihat dari kaca-mata Geopolitik dan Geostrategic khususnya Kabupaten Talaud sangat mungkin bersemayam bibit-bibit separatisme yang lambat laun akan tumbuh subur dan menjadi bom waktu bagi kedaulatan NKRI. dipihak lain kedua daerah sangat potensial dijadikan basis inviltrasi dalam menyusupkan faham atau ideologi vundamentalis yang, bertentangan dengan Ideologi Negara yaitu, Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika akan berangsur-angsur rapuh karena lemahnya Negara dalam membentengi dan menjaga masyarakat dari pengaruh faham yang ditebar kelompok radikal tapi juga bagaimana menjaga, mengamankan dan mempertahankan kedaulatan Negara dari upaya Sabotase, intervensi dan pencaplokan (Aneksasi) sejumlah wilayah atau pulau oleh negara-negara Adi Kuasa bila sewaktu-waktu terjadi konflik terbuka dikawasan laut cina selatan antara negara-negara yang bercokol dikawasan tersebut dan, hal itu dapat saja terjadi jika negara-negara yang bersengkata tak mampu menahan diri. Sementara geliat dan pergerakan armada tempur dengan peralatan persenjataan modern, super canggih, mutahir lagi maha-dasyat, jika terdesak, diarahkan dan dimobilisir kekawasan tersebut,” tandas Prof. DR. Urbanus Naharia, MSi, Peneliti Senior Universitas Negeri Manado.

Dibagian lain mantan Direktur Pasca Sarjana UNIMA itu berujar, jika menilik Program Nawa-Citanya Presiden Joko Widodo yang antara lain, membangun dari pinggiran, pelosok desa, daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar sebaiknya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berbau fisik semata memang, hal itu tak bisa dipungkiri bahwa pembangunan fisik pada hakekatnya bertujuan menggairahkan dan menumbuhkan kehidupan perekonomian warga setempat namun seiring masifnya pembangunan infrastruktur, ada hal lain yang tak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian, concern tapi juga komitmen Presiden Jokowi terhadap peningkatan Suprastruktur yang didalamnya perubahan status Tahuna menjadi Kota Tahuna sebagai daerah otonom baru demikian pula halnya dengan Melonguane selanjutnya, diikuti dengan peningkatan status menjadi Propinsi dengan sejumlah daerah otonom baru selain, daerah otonom yang sudah ada sebelumnya.

Sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan Pusat Kawasan Strategis Nasional seyogianya dibarengi dengan penguatan Institusi, peningkatan status kelembagaan Negara setara Propinsi sehingga dengan demikian hal pengawasan, pengamanan aset negara baik sumber-daya kelautan perikanan tidak lagi dicuri dan dirampok armada penangkap ikan negara lain sementara, pulau-pulau terluar yang merupakan bagian integral dari negara ini tidak dicaplok negara asing, dapat berlangsung optimal dan pada akhirnya negara dan pemerintah dalam hal ini daerah mampu menjaga dan mengamankan sumber-daya kelautan perikanan dan, tidak ada sejengkal pun wilayah kedaulatan NKRI dirampas negara lain.

Sementara itu Presiden Joko Widodo diharapkan mau mendengar, menanggapi, merespon dan menindak-lanjuti aspirasi warga atas usulan pemekaran yang telah sekian lama digaungkan dan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat melalui tokoh masyarakat Nusa Utara. Menurut Naharia Nusa Utara butuh perlakuan khusus berdasarkan kondisi dan letak geografi sebagaimana paparan yang disebutkan diatas, karena itu Propinsi Nusa Utara harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, harus segera terwujud tidak hanya sebatas utopia dan atau mimpi yang tak bertepi,” tandas-Nya. (johny lalonsang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *