SINARRAYANEWS.COM ANGKAT BICARA TERKAIT 319 MEDIA ABAL ABAL JANGAN JANGAN ITU SEMUA HANYA SEKEDAR PROPAGANDA

JAKARTA — sinarrayanews.com
 Versi siapa Yang dimasksud media abal-abal, sebagaimana gencar 319  diberitakan berbagai media Online, dan salah satunya Media www.sinarrayanews.com  demi melihat hal tersebut seluruh jajaran Dewan penasehat dan jajaran redaksi serta seluruh keluarga besar Media sinarrayanews.com angkat bicara sebagai hak jawab untuk menanggapi isu isu yang berkembang,
Media online atau situs/blog berita yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki kantor dan tim redaksi yang jelas, masuk kategori abal-abal.
Media online atau situs berita tanpa identitas dan alamat jelas biasanya merupakan “media propaganda”, bukan media jurnalistik sebagaimana media profesional.
Yang namanya propaganda, kebenaran atau fakta bukan acuan, karena tujuannya memang mempengaruhi (to influence), bukan mengabarkan atau memberi informasi (to inform).
media propaganda inilah yang sebenarnya menjadi target penertiban pemerintah. Namun, apakah pemerintah juga akan menertibkan media-media propaganda yang menjadi corong atau berpihak pada penguasa?

Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana kominukasi massa yang melakasanakan kegiatan jurnalistik. Dalam hal ini pers yang berperan sebagai media informasi tentunya memiliki fungsi pendidikan dan hiburan, selain itu pers juga berfungsi sebagai kontrol sosial.

Dalam fungsi pers sebagai kontrol sosial terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur Social Participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan); Social Responsbility (pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat); Social Support (dukungan rakyat terhadap pemerintah); Sosial Control (pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah dimasyarakat)

Pers harus bisa menjembatani semua pihak, kontrol sosial dan dapat memberikan informasi yang berimbang dan aktual yang pada akhirnya dapat memberikan solusi dalam setiap kerja-kerja pemerintah.

Mari kita fokus, Saat ini di Negara kita masih banyak orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki pekerjaan namun para oknum pemerintah justru banyak yang melakukan korupsi. Disinilah seharusnya pers menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Karena pemerintah akan cenderung mempertimbangkan suatu kondisi masyarakat ketika kondisi tersebut sudah diangkat dimedia massa dan mendapatkan respon yang cukup besar dari khalayak.

Indonesia termasuk kedalam “lima besar” Negara yang paling korup. Dari 32 bupati/walikota hampir setengahnya tergantung korupsi dan banyak gubernur yang mengakhiri masa purna baktinya dibalik terali besi. Para pelaku korupsi telah menganggap bahwa pers merupakan bencana besar bagi mereka, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan rekayasa tindakan korupsi dan melakukan transaksi secara lebih canggih. Untuk membongkar kecurangan oknum pejabat publik pers harus memiliki strategi yang lebih brilian.

Fungsi pers sebagai kontrol sosial harus berani untuk membongkar kebususkan para oknum pemerintah. Hal ini diharapkan agar oknum pemerintah selalu berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan kecurangan karena jika mereka melakukan kecurangan yang terkena imbas adalah masyarakat. Para pejabat makin kaya sedangkan masyarakat semakin miskin. Dengan begitu cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tidak akan pernah terwujud.

Namun, insane pers juga harus menyajikan berita yang berimbang. Disaat ada kecurangan yang terjadi didalam pemerintahan hal itu harus dipublikasikan kepada khalayak. Jika pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik (segala kebaikan pemerintah) itu juga harus dipublikasikan dengan aktual dan faktual. Sehingga khalayak tidak memandang sebelah mata pada pemerintah dan insane pers menjadi control social yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat yang bersifat “netral”.

Untuk melaksanakan fungsi pers sebagai “kontrol sosial”, maka insane pers diharapkan untuk berperan lebih aktif lagi dalam sistem pemerintahan baik dalam hal yang berkaitan dengan aliran dana, kebijakan pemerintah dan sebagainya, sehingga terjadi transparansi didalam sistem pemerintahan kepada masyarakat.

REEEED HBIB GILA

Back to top button
Close
Close