Lembaga K.P.K, Kabupaten Malaka Resmi terbentuk, & Telah Audensi Ke Instansi Setempat

NTT – sinarrayanews.com

Pimpinan Daerah (PIMDA) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K), Kabupaten Malaka resmi terbentuk tertanggal 11 Januari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nasional, Nomor: 03.1801-PD/SK/PIMNAS-LKPK/I/2018 Tentang Struktur Pimpinan Daerah (Pimda) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kabupaten Malaka – Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2020.

Pimpinan Daerah Lembaga K.P.K, Kabupaten Malaka dipimpin oleh Valentinus Seo Mau, Ketua terpilih Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K), Provinsi Sulawesi Barat mengatakan pembentukan Pimpinan Daerah dilaksanakan setelah diterbitkannya mandat dari Presiden Pimpinan Nasional, pada Awal bulan Oktober 2017.

Setelah Jajaran Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka disahkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nasional selanjutnya Jajaran Pimpinan Daerah telah melaporkan keberadaannya kepada pihak Kesbangpol Kabupaten Malaka sekaligus mengajukan permohonan diterbitkannya Surat Keterangan Keberadaan berdasarkan peruntah Undang- Undang kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Malaka. Permohonan Keterangan Keberadaan tersebut masih dalam proses sebab adanya kekurangan NPWP Lembaga dan selanjutnya akan dilengkapi sehingga kesbangpol segera menerbitkan Keterangan Keberadaan tersebut.

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) adalah lembaga profesi Anti Korupsi di Indonesia dan didirikan oleh tokoh muda Anti Korupsi Indranas Gaho di Jakarta pada 21 Oktober 2013. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) resmi berbadan hokum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4/2017 dengan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017001-AH.01.07 Tahun 2017. Dalam perjalanannya, Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) tidak hanya sekedar menjadi wadah melaporkan Tindak Pidana Korupsi namun juga sebagai wadah pemberantasan dan edukasi hukum anti korupsi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Valentinus Seo Mau juga mengatakan dirinya bertekad menjadikan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kabupaten Malaka sebagai wadah dalam melahirkan insan yang professional dan independen dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesionalisme Anti Korupsi. Hal itu menurut dia, sesuai pula dengan aturan dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) adalah Mitra KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana perintah Undang Undang, Pasal 41 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang tindak pidana korupsi dan berbadan hukum. Dalam implementasi kerja langsung kepada pihak KPK maupun ke Kejaksaan dan Polri.

“Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) khususnya Pimpinan Wilayah Kabupaten Malaka mempunyai satu tekad, agar melaksanakan Visi dan Misi Lembaga ini secara profesional, mempunyai kualitas kerja yang nyata, serta mengungkap fakta-fakta yang merugikan Negara, memberantas praktek-praktek korupsi dan melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi/Kejaksaan/Kepolisian,” Sehingga kami telah melakukan Audiensi kepada Kapolres dan kejaksaan Negeri Atambua guna memperkenalkan keberadaan Lembaga K.P.K serta berkoordinasi tentang sinergisitas Pengaduan dan pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi diwilayah Hukum Kabupaten Malaka.tegasnya.

Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kabupaten Malaka diagendakan Pelantikan dan TOT pada bulan April 2018, yang akan dilantik langsung oleh Pimpinan Nasional atau Pimpinan Wilayah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) yang akan dihadiri oleh Presiden dan Para Pembina Lembaga K.P.K. Sebelum Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dilantik terlebih dahulu akan dibekali dengan pengetahuan Anti Korupsi guna mempersiapkan pimpinan Pimpinan dan jajarannya dalam menghadapi medan perjuangan melawan para koruptor. (team/red)

Admin SR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Launching Bhayangkara Football Club (BFC) & Akan Berlaga Di Liga Utama Indonesia 2018.

Sen Feb 26 , 2018
NTT – sinarrayanews.com Pimpinan Daerah (PIMDA) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K), Kabupaten Malaka resmi terbentuk tertanggal 11 Januari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nasional, Nomor: 03.1801-PD/SK/PIMNAS-LKPK/I/2018 Tentang Struktur Pimpinan Daerah (Pimda) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kabupaten Malaka – Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2020. Pimpinan Daerah Lembaga K.P.K, […]