Polres Kota Tangerang Digugat & Diduga Menyalahi Prosedur Di Waktu Tugas

Jakarta – sinarrayanews.com

AYM, Andre Yosua Manullang & Rekan yang merupakan Kuasa Hukum dari tersangka yang berinisial YO mengajukan gugatan prapradilan terhadap Polres Kota Tangerang, yang mana hal tersebut dilakukan karena AYM & Rekan menganggap bahwa proses penangkapan maupun penetapan klien mereka sebagai tersangka menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan standar operasional/cacat hukum.

” Surat perintah tidak ada, tidak melibatkan unsur tokoh masyarakat maupun Ketua RT/RW, tiba-tiba menangkap klien kami “, ujar Danny Prima Putra SH saat menggelar konfrensi pers di Kantor AYM & Rekan, Apartement Serpong Greenview, Tangerang, Kamis (15/02/18).

Danny juga menjelaskan, polisi yang berjumlah 4 orang bukan hanya menangkap kliennya, mobil juga dibawa dari rumah yang beralamat di Jalan Anoa Cibodas Tangerang.

Pada tanggal 05 Pebruari 2018 sekitar pkl. 06:00 wib rumah JO yang jalan Hanoa, Cibodas Tangerang didatangi 4 orang oknum yang mengaku dari petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Kota Tangerang. Mereka langsung melakukan penangkapan terhadap JO tanpa membawa surat penangkapan yg sesuai prosedur Undang2 kepolisian. Seisi rumah yang saat itu masih tertidur pulas sangat kaget dengan kedatangan orang yang tidak dikenal dan tanpa didampingi oleh tokoh masyarakat atau Ketua RT/RW.

Keluarga JO yang membesuk di Polres Kota Tangerang yang berada di Tigaraksa Tangerang sangat kaget melihat kondisi JO yang terluka. Pengakuan JO kepada keluarganya bahwa dirinya diperlakukan dengan semena-mena, dipukul dengan memakai helm dan stick basball sampai hidungnya hancur bernanah, muka dan kepala lebam sana-sini.

” Apakah dengan cara pemukulan mereka mengintrogasi JO agar mengaku? Ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia “, tegas Danny.

Lanjutnya, disamping menggugat masalah prosedur penangkapan JO yang tidak sesuai dengan prosedur, AYM & Rekan juga akan melakukan visum atas dugaan kekerasaan saat melakukan introgasi kepada JO. Namun upaya tersebut sampai saat ini belum dapat terlaksana karena surat permohonan yang ditujukan kepada Kasat Narkoba maupun Kapolres sampai sekarang belum mendapat jawaban. Ada apa ini….?? kenapa Kasat Narkoba dan Kapolres sangat susah untuk memberikan izin visum kalau memang tidak terjadi penganiayaan pada saat introgasi kepada JO

Anehnya, pada tanggal 10 Pebruari 2018 kleinnya telah dinyatakan P21 dengan dikenakan pasal KUHP 112 & 114 serta undang2 narkotika dipasal 75,76 & 81, dan pada tanggal 14 Pebruari 2018 sudah dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Jambe dengan status tahanan kejaksaan. ” Sidang prapradilan saja belum mulai, apalagi sidang pokok perkara. Apa barang bukti, seberapa banyak barang bukti, dan apakah sudah di test urine atau uji lab sampai saat ini pihak kuasa hukum belum mendapat keterangan dari penyidik “, katanya

Dari dasar tersebutlah kita mengajukan gugatan prapradilan pada tanggal 07 Pebruari 2018 dan akan digelar sidang prapradilan pada tanggal 19 Pebruari 2018 di Pengadilan Negeri Tangerang.

Menanggapi penyalahan prosedur saat melakukan penangkapan yang terjadi pada JO, Pakar Hukum Pidana pada Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI), DR. (c) T. Mangaranap Sirait, SH. MH yang dihubungi wartawan mengatakan, untuk menegakkan hukum harus dilakukan dengan hukum yang benar juga.

Dan untuk menegakkan hukum tentang materil pidana itu harus ditegakkan dengan hukum formilnya. ” Hak dari tersangka atau Kuasa Hukumnya mengajukan prapradilan bila merasa ada penetapan tersangka dinyatakan tidak memenuhi ketetapan KUHAP “, kata pria yang duduk sebagai Ketua Bid. Advokasi dan Sosialisasi Hukum pada APDHI.

Ia juga menjelaskan, tugas utama dari Advokat (Kuasa Hukum/ Pengacara) adalah membela hak asasi manusia dari tersangka tsb.

Artinya, segala upaya harus dilakukan Advokat untuk membebaskan kliennya apalagi ” penetapan tersangkanya belum memenuhi unsur” . Seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka apabila sudah memiliki alat bukti yang cukup.

Ada dua hal yang harus diketahui,

1. Apabila ada penetapan tersangka melebihi 5 tahun hukumannya harus didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

2. Sebelum menetapkan tersangka harus dilakukan gelar perkara dulu. Disinilah forum saling menguji dan menghormati sesama penegak hukum.

Jangan sampai terjadi rival. Padahal yang mau kita perjuangka masalah keadilan. Dalam kontek ini Polisi mewakili Negara, dan Kuasa Hukum (Advokat) mewakili masyarakat umum. ( red )

Admin SR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dengan Vaksin Difteri Hidup Akan Sehat

Sab Feb 17 , 2018
Jakarta – sinarrayanews.com AYM, Andre Yosua Manullang & Rekan yang merupakan Kuasa Hukum dari tersangka yang berinisial YO mengajukan gugatan prapradilan terhadap Polres Kota Tangerang, yang mana hal tersebut dilakukan karena AYM & Rekan menganggap bahwa proses penangkapan maupun penetapan klien mereka sebagai tersangka menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan standar […]