Ketua Umum Lembaga KPK Bagi-bagi Tanah 50 Hektar kepada Anggota Setianya

sinarrayanews.com || Jakarta, Hiruk pikuk seputar omnibuslaw yang saat ini mejadi sumber pembicaraan sebagian besar masyarakat indonesia membuat sebagian warga negara Indonesia kebingungan, terlebih bagi masyarakat yang sama sekali buta hukum dinegri ini.

Sebagian dari mereka panik karna omnibuslaw yang di syahkan oleh DPRRI beberapa waktu lalu dianggap akan merugikan masa depan rakyat Indonesia, demo penolakan omnibuslaw di bangsa ini tidak dapat terelakan lagi, bahkan sampai memakan korban jiwa.

Keributan dan hiruk pikuk tentang simpang siurnya kabar omnibuslaw tidak berpengaruh kepada anggota lembaga komunitas pengawas korupsi.

Lembaga komunitas pengawas korupsi yang dipimpin M.Firdaus Oiwobo, S.H sebagai ketua umum ini menanggapi masalah omninuslaw ini dengan profesional, organisasi yang sudah berdiri sejak enam tahun lalu ini memilih jalan konstitusi untuk melakukan protes atau keberatan kepada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Saat ditemui team media tanggal 20/10/2020 dikediamannya, Firdaus sudah berupaya menyarankan masyarakat yang kurang puas terhadap keputusan DPRRI tentang Omnibuslaw untuk mengambil langkah yudisial Review ke mahkamah konstitusi, karena menurut firdaus bahwa tindakan demo yang berlebihan ini sangat rawan melanggar konstitusi, ancaman hukumannyapun berat.

Menurut Firdaus bahwa demo yang berlebihan apalagi melakukan people power untuk mengintimidasi pemerintah di negri ini sudah tidak bisa lagi karena negara ini sudah mengamandemen undang-undang dasar 19945 pada tahun 2001 yang isi diantaranya adalah melarang masyarakat untuk melakukan people power atau demo masa menekan pemerintah agar mengikuti kehendaknya.

Kalau meurut saya cara cara lama seperti demo apalagi akan mengundang provokasi yang berujung kerusuhan sudah tidak boleh lagi di terapkan. karna akan berakibat fatal dalam hukum bagi siapa saja yang bertanggung jawab menggerakan masa tersebut.

Dan menurut saya saat ini yang wajib di laksanakan oleh rakyat jika menemukan ketidak adilan atas kebijakan pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan cara cara yang berwibawa seperti mendaftarkan gugatan ke pangadilan apa saja yang sesuai dengan temanya.

Seperti saat ini masalah omnibuslaw, kalau masyarakat kurang puas yang tinggal ajukan yudicial review kemahkamah konstitusi atau ke mahkamah agung, dan kalaupun ada masalah ketidak puasan tentang kebijakan pemerintah yang di anggap kurang pas, kan bisa kita ajukan gugatan Citizen law swit. dan banyak lagi pengadilan yang siap menampung apapun keluhan kita tentang negri ini.” ujar firdaus.

Team pun sempat mempertanyakan perihal pembagian tanah yang dilaksanakan hari ini untuk seluruh anggota setianya.

Firdaus menjawab bahwa harta yang kita miliki adalah milik ALLAH SWT,makanya dirinya sudah terbiasa membagi rezeki kepada rekan sesama perjuanganya.” Masalah pembagian tanah ini bukan baru,udah sering saya lakukan, beberapa waktu lalupun saya membagi kendaraan roda empat dan roda dua kepada anggota saya yang setia dan loyal kepada saya dan organisasi.

Harta makin kita bagi ke orang lain semakin banyak kembalinya, makanya kita jangan pelit pelit sama harta.” kilah firdaus.

Firdaus terkenal sebagai aktifis dan pengacara yang berjiwa sosial tinggi,banyak masyarakat yang tidak memiliki kendaraan dan rumah tinggal di berikan olehnya secara gratis.

Hari ini firdaus telah membagikan tanah nya yang terletak di provinsi riau seluas 50 hektar.

Firdauspun baru baru ini sedang membagun beberapa mushola dan masjid,” semua ini karna ALLAH SWT. ini bukan bermaksud ria, namun ambil pelajaran dari apa yang saya lakukan ini agar kita selamat dunia akhirat” pungkas firdaus Ketum L-KPK. (Red)