Sakti Peksos Progresa Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Sinarrayanews.com Kabupaten Bandung (11/6/2020) sinarrayanews.com | Sakti Peksos Progresa Kabupaten Bandung melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di salahsatu Polsek di Kabupaten Bandung.

Sandi selaku Sakti Peksos Progresa Kabupaten Bandung menjelaskan “Kami melakukan pendampingan salahsatu anak yang yang terlibat dalam perkelahian dan kami melakukan Diversi. Diversi pun di wajibkan di 3 tingkatan yaitu tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, hal tersebut di karenakan demi kepentingan terbaik anak, Diversi hanya berlaku 1 kali untuk anak tersebut, apabila anak tersebut mengulangi kesalahannya maka tidak bisa di lakukan kembali Diversi”.

Pekerjaan Sosial adalah seseorang yang memiliki profesi dalam membantu orang memecahkan masalah-masalah dan mengoptimalkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat. Salah satu peranan Pekerja Sosial dengan kasus ini yaitu memberikan pendampingan dan advokasi bagi anak berhadapan hukum (ABH).

Diversi dapat digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi, setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, dan lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No.11 Tahun 2012).

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah diberlakukan, setelah diundangkan enam tahun yang lalu. UU ini berpijak pada konsep restorative justice (keadilan restoratif). Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana bersama-sama pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.(MG)

Back to top button
Close
Close